Merayakan Keberagaman Indonesia
Artikel

Bangkit - tak Bangkit Sinema Indonesia

Sinema Gerilya, Pendidikan Semesta, dan Filmologi


Seno Gumira Ajidarma

MUMPUNG masih hangat, diskusi mengenai kebangkitan perfilman Indonesia ini kita tancap saja - dan kita bisa mulai dengan premis yang diuraikan Garin Nugroho (Kompas, 30/3), bahwa sineas masa depan adalah anak kandung kebudayaan multimedia, bukan sekadar "pekerja film" dalam pengertian KFT (Karyawan Film dan Televisi), artinya segala sesuatu dimulai dari titik nol. Dalam istilah Garin: kacamata baru. Tidak ada yang salah dalam pendapatnya, kecuali bahwa kita mesti mengingat satu hal: film alternatif disaksikan penonton alternatif. Pada gilirannya, penonton (baca: masyarakat) alternatif itulah sebetulnya yang melahirkan sineas alternatif. Masalahnya, di Indonesia, seberapa jauh penonton alternatif itu ada? 

Ketika film Indonesia yang nasionalistis lahir, apa yang dilakukan Usmar Ismail dan kawan-kawannya sebetulnya bukan sekadar membuat film untuk dijual. Mereka berjuang mewujudkan identitas Indonesia, dan hal itu juga merupakan kebutuhan kaum intelektual - tepatnya kelas menengah - sehingga kelahiran sinema Indonesia menjadi konsekuensi logis sebuah gerakan kebudayaan secara luas. Usmar Ismail dan Djadug Djajakusuma dilahirkan tuntutan sosial politik dalam kondisi zamannya. 

Sebelum para sineas zaman baheula itu mulai dengan Darah dan Doa (1946), masyarakat yang menghendaki film Indonesia, dan segala sesuatu dengan identitas Indonesia, seperti apa pun bentuknya, sudah ada. Masyarakat itu tidak hadir mendadak, ia hasil sebuah proses bernama perjuangan kemerdekaan, yang diawali orang-orang berblangkon yang menamakan dirinya Boedi Oetomo pada 1908. 

Kini kita berada dalam suatu titik nadir. Sebagai media, apa yang disebut sinema - seperti juga radio - telah berhasil menyelamatkan dirinya dari buldozer komunikasi massa elektronik yang begitu fenomenal, yakni TV. Bioskop tetap menjadi kuil gelap yang diziarahi dengan penuh kepercayaan, dan makin kukuh dengan segenap spektakel audio-visual serba spektakuler, yang tak akan pernah tercapai layar gelas seajaib apa pun. Jadi, medianya memang selamat, begitu juga film Amerika. Kenapa film Indonesia tidak? 

Saya suka membayangkan, siapa sebenarnya yang ingin menonton film Indonesia? Tetangga kiri-kanan saya tampaknya tidak. Tetangga depan-belakang juga tidak. Orang-orang di kiri-kanan jalan dalam perjalanan ke kantor tampaknya juga tidak. Orang-orang di kantor apalagi. Begitu juga kalau pertanyaan ini diteruskan ke setiap lantai gedung bertingkat, ke kampus-kampus, ke ruang-ruang seminar, bahkan kalau perlu ke Taman Ismail Marzuki. Siapa sebenarnya yang benar-benar sungguh-sungguh mati-matian ingin melihat apa yang disebut film Indonesia yang baik?    

Hujan penghargaan untuk Garin Nugroho yang begitu gencar pemberitaannya di media massa, hanya menghasilkan "sinema gerilya" gratisan dari kampus ke kampus, yang meski tak bisa dilecehkan, toh belum menjawab pertanyaan: apa benar masyarakat Indonesia ingin menonton film Indonesia? Lebih spesifik lagi, ke mana perginya masyarakat yang dahulu melahirkan Usmar Ismail? 

    

                                    *** 

               

MENONTON film Indonesia sebenarnya merupakan suatu keputusan politik, dan karena itu bisa dikatakan film Indonesia telah dikhianati kelas menengah, termasuk di dalamnya apa yang disebut kaum intelektual. Celakanya, hal ini tak bisa dipersalahkan, karena konstelasi politik kebudayaan memang sudah lama berubah. Apakah masih relevan misalnya, mempertanyakan sesuatu itu Indonesia atau bukan-Indo-nesia, ketika dalam berbagai festival sudah begitu sulit menggolongkan sebuah film milik bangsa ini atau itu? Sebuah film bisa dibuat sutradara asal Kamboja dengan pendidikan, modal dan kru Perancis, dimainkan di Kamboja, berbahasa Kamboja, tapi ceritanya adaptasi dari Malaysia. Mungkin ia masih film Kamboja, namun yang tidak bisa mewakili ASEAN. Tepatnya, tetek bengek identitas ini memang sudah tidak relevan. Istilah "film nasional" dengan begitu, apa boleh buat, memang menjadi lucu.    

Kita semua toh sudah tahu, kelas menengah baru yang secara teoretis mestinya berperan vital sebagai agen perubahan, telah menjadi bagian paling melempem dalam pertumbuhan kebudayaan. Kelas menengah baru Indonesia sama sekali tidak inspiratif, hanya menjadi pengabdi kemapanan demi kemapanannya sendiri, dan berpihak kepada pemilik modal. Tentu saja ini bukan kelas menengah seperti yang mempunyai kebutuhan akan suatu identitas Indonesia. 

Dalam situasi seperti ini, wajarlah jika film Indonesia tidak dipedulikan keindonesiannya, melainkan bagaimana dulu filmnya. Namun ketika sebuah film yang sudah tersiar luas mendapat berbagai penghargaan internasional, ternyata hanya bergaung di ruang hampa, bolehlah kita berpendapat barangkali, film Indonesia memang sudah tidak punya massa, sementara film itu sendiri, dalam pengertiannya sebagai media, semakin meyakinkan keberadaannya.     

Jadi, jika ingin ada orang menonton film Indonesia, masyarakat penonton itu harus diciptakan dulu, dan menurut saya mendrop dana Rp 3 milyar (atau Rp 30 milyar, atau bahkan Rp 300 milyar) untuk membuat sebuah film "nasional" bukanlah jalan keluar. Menciptakan masyarakat penonton yang secara demokratis mampu memilih film berdasarkan apresiasi terlatih, sebenarnya merupakan tugas suatu pendidikan semesta. Pendidikan semacam ini hanya merupakan mimpi, jika pertumbuhan filmologi dalam masyarkat bersangkutan masih nol besar. 

    

                                    *** 

                                       

KITA luangkan ruang untuk menengok Singapura. Tahun ini, Festival Film Internasional Singapura memasuki tahun ke-10. Festival yang tahun ini dimulai 4 April itu belakangan publikasinya makin bagus, tahun ini kita bahkan melihat promosinya di majalah Time. Kita lihat, kita belum bisa mengatakan film Singapura sudah mempunyai reputasi, bahkan meskipun kita menuntut reputasi paling secuil sekalipun. Mereka itu sangat mengagumi orang macam Christine Hakim atau Garin Nugroho.    

Namun pertumbuhan festival dari tahun ke tahun, ternyata merupakan pendidikan semesta yang efektif. Masyarakat Singapura yang seleranya kalang kabut itu semakin terlatih menonton film terbaik dari berbagai penjuru dunia - bukan hanya Amerika. Pada gilirannya, bukan besok pagi tentunya, akumulasi terciptanya masyarakat penonton inilah yang melahirkan generasi film, juga dalam pengertian anak kandung multimedia yang diangankan Garin Nugroho - dan pada saat itulah film Singapura akan lahir. Sementara ini, bahkan film-film Asia sudah terangsang perkembangannya.     

Siapakah orang-orang yang punya ide bikin festival itu? Bukan pemerintah, bukan "BPPN (Badan Pertimbangan dan Pembinaan Film Nasional)-nya sana", melainkan "partai kaos oblong", yakni sekadar anak-anak muda penggemar film saja, namun yang tuntutannya akan film yang baik begitu kuat, yang membuat mereka bersedia melatih diri untuk penyelenggaraan sebuah festival film internasional - dengan hasil yang profesional, meskipun mereka semua amatir, yakni tidak dibayar. Dengan kata lain, pendidikan semesta ini digalang oleh semangat "sinema gerilya", bukan dari pihak sineas atau birokrat, tapi murni oleh penonton.     

Tentu saja penonton alternatif, anak-anak muda berkaos oblong yang sangat kuat kepercayaan dirinya, bahwa mereka mampu menyelenggarakan sebuah festival film prestisius, meski tidak punya uang. Tentu saja mereka tetap "anak-anak Singapore" yang lahir dalam tradisi tawar menawar yang mendarah daging - yang sangat berperan menentukan keberhasilannya. Toh hakikatnya tetap: mencintai film adalah segalanya-galanya. Dikembalikan ke Indonesia, siapakah yang mencintai film Indonesia? Dan sampai berapa dalam untuk membuatnya tidak omong doang?     

Semangat saja, tanpa strategi, ibarat air tanpa irigasi, dan daerah kosong dalam konstelasi perfilman Indonesia adalah filmologi: pemikiran tentang film yang dilakukan secara menukik, studi film yang genah, menjadikan film sebagai wacana intelektualitas yang sama martabatnya dengan wacana apa pun dalam dunia ilmiah.     

Kita nyaris belum melakukan apa-apa dalam soal ini, padahal tampaknya mustahil sinema Indonesia menyeruak tanpa dasar filmologi yang memadai. Lembaga pendidikan multimedia yang ada, sejauh ini masih hanya berfungsi operasional: bagaimana caranya menggunakan kamera. Padahal lebih penting dari sekadar memencat tombol, adalah pemahaman film sebagai bahasa komunikasi ekspresif, di mana kita bergaul dengan media satu ini dalam konteks visioner dan filsafati.    

Tanpa semua pekerjaan rumah ini, apakah mungkin ada sebuah kebangkitan untuk film di Indonesia? Memang mungkin saja kita melihat sensasi-sensasi sporadis, namun situasi sinema Indonesia sekarang ini sebenarnya adalah bagian dari kebangkrutan kebudayaan Indonesia dalam pengertiannya yang luas. Saya ingatkan film tidak akan menjadi apa-apa kalau diabdikan kepada politik, dan kebudayaan bukanlah kebudayaan kalau hanya menjadi alat propaganda.     

Pada dasarnya jaringan komunikasi elektronik akan menghancurkan nasionalisme, dan melahirkan spesies manusia-budaya yang sama sekali baru, sehingga kebangkitan perfilman Indonesia akan sangat bergantung pada karya pribadi yang kuat. Pribadi yang kuat hanya akan lahir dari pendidikan semesta yang.... dan seterusnya, dan seterusnya. *** 


Artikel ini pertama kali dipublikasikan di Kompas Online Minggu, 6 April 1997

Artikel Terkait